PATI— Isu kemandirian desa saat ini sudah menjadi prioritas untuk
membangun sumber daya dan pengembangan kesejahteraan warga. Hal ini,
juga menjadi prioritas dari program pemerintahan Kabinet Kerja Joko
Widodo-Jusuf Kalla. Sementara, dalam realitasnya, masih banyak desa-desa
yang membutuhkan sentuhan pemberdayaan, baik dari pemerintah,
pengusaha, maupun akademisi untuk membantu warga desa meningkatkan
sumber daya.
Melihat hal ini, Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali’ul Falah
(Staimafa) bermaksud untuk mendorong tranformasi dan pemberdayaan desa.
Pemberdayaan desa ini, menjadi salah satu amanat Tri Dharma Perguruan
Tinggi, yang menjadi bagian dari kewajiban akademisi untuk pengajaran,
penelitian dan pengabdian masyarakat. Ide ini tertuang dalam workshop
‘Lingkar Studi Desa dan Agraria” yang diselenggarakan oleh Jurusan
Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), Staimafa Pati, pada Senin (20 April
2015) di kampus Staimafa.
Ketua Staimafa, KH. Abdul Ghoffar Rozien, M.Ed mengatakan bahwa sudah
saatnya kampus terlibat aktif dalam pemberdayaan masyarakat. “Kita
ingin agar tri dharma perguruan tinggi, dapat diaplikasikan untuk
pengembangan masyarakat. Saat ini, program-program Kementrian Desa
banyak diarahkan untuk meningkatkan SDM dan kesejahteran masyarakat. Ke
depan, Staimafa akan fokus pada program-program yang secara signifikan
berdampak positif terhadap peningkatan sumber daya masyarakat, dengan
resiko konflik yang minimal,” terang Gus Rozien.
Nara sumber pada agenda ini, Sri Naharin, M.Si (Kajur PMI Staimafa
dan Peneliti kajian Desa) menuturkan bahwa, banyak program-program dari
Kementrian Desa yang sebenarnya bagus, akan tetapi perlu penyesuaian di
lingkup kebijakan. “Program dari Kementrian Desa ini menjadi program
penting, untuk membantu mendorong transformasi masyarakat desa. Akan
tetapi, masih ada beberapa yang belum jelas aplikasinya semisal program
BUMDes, pendamping desa dan isu-isu lainnya,” terang Naharin.
Ke depan, Staimafa akan terfokus pada empat hal strategis, untuk
kerjamasa dengan pelbagai instansi dalam pemberdayaan desa. Pertama,
membantu penyempurnaan konsep BUMDes, Kedua, kerjasama pemberdayaan
mahasiswa untuk KKN di beberapa daerah. Ketiga, kerjasama tenaga ahli
pendamping desa. Dan keempat, penyusunan konsep dan aplikasi teknologi
Informasi untuk masyarakat desa[].
0 Komentar